gravatar

Dilema Pemerintahan Global Pada Abad 21

HIV/AIDS: Ancaman Baru Keamanan Manusia

Sejak pertama kali ditemukan, HIV/AIDS telah menelan korban sekitar 22 juta orang di meninggal seluruh dunia dan sekarang (2003) telah ada lebih dari 42 juta orang yang terinfeksi.
Sejauh ini, kawasan yang mengalami kondisi terparah dalam penyebaran penyakit ini adalah Afrika dengan 29,4 juta orang dimana 70% orang dewasa dan 80% anak-anak terinfeksi. Selain itu, tingkat penyebaran infeksi disana masih tergolong pesat.

Di Asia, tingkat penderita HIV/AIDS meningkat dengan cepat di India dan China, juga di Negara-negara pecahan Uni Soviet. Dengan tingkat penyebaran itu, pada 2005, 100 juta orang terinfeksi HIV/AIDS.
Hanya beberapa Negara yang berhasil menurunkan tingkat penyebaran HIV/AIDS di negaranya seperti Brazil, Uganda, Thailand dan Senegal.

Apa yang membuat HIV/AIDS sangat berbahaya bagi tatanan dunia?

Penyakit ini tidak ada obatnya
Menular
Mempunyai dampak besar dalam sosial dan ekonomi
Penyebaran HIV/AIDS (secara mengejutkan) lebih banyak terjadi pada angkatan militer

Reaksi Dunia Internasional

Pada 1996 dibentuk UNAIDS yang dipelopori oleh WHO. UNAIDS didukung oleh berbagai organisasi yaitu UNICEF, UNDP, UNFPA, UNESCO, WHO dan Bank Dunia.
NGO seperti perusahaan farmasi, dan bantuan-bantuan oleh Great Britains and Gates Foundation. berperan besar dalam upaya penurunan infeksi HIV/AIDS dengan memberikan laporan penelitian, sosialisasi dan terjun langsung ke negara tertentu untuk berkonsultasi dengan pemimpin negara.

PBB menggelar konferensi global mengenai HIV/AIDS setiap dua tahun sekali untuk meningkatkan kesadaran dan membangun komitmen kepada negara-negara di dunia bahwa penyakit ini merupakan ancaman serius terhadap keamanan internasional

Internet

Pertumbuhan dan perkembangan penggunaan secara pesat telah berlangsung selama 30 tahun terakhir. Diawali dengan Departemen Pertahanan AS pada 1969, yang bertujuan menjamin pertukaran informasi pengetahuan antar institusi di AS.
Perkembangan selanjutnya (1990an), penggunaan internet meluas secara pesat. Tidak hanya di AS namun keseluruh dunia, sehingga menyebabkan terjadinya revolusi dalam informasi dan komunikasi, termasuk interaksi ekonomi, sosial serta politik. Setidak-tidaknya sudah lebih dari 200 juta pengguna aktif internet yang ada didunia.
Pemanfaatan internet digunakan oleh semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah bahkan banyak juga yang digunakan untuk aktifitas kejahatan.

Terdapat beberapa isu menyangkut pengaturan jaringan internet dunia; siapa yang akan mengatur dan mendirikan insfrastruktur jaringan internet, bentuk peraturan apa yang digunakan agar dapat merangkul semua pihak yang terlibat dalam penggunaan internet serta siapa yang berhak mengelola konten-konten internet dan pengembangan informasi serta komunikasi
Pertanyaan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah, korporasi, serta individu.

Perkembangan Regulasi Penggunaan Internet

Pada awalnya telah terdapat peraturan yang mengatur penggunaan internet. Namun peraturan ini hanya bersifat lokal. Dengan perkembangan internet di dunia, maka di adakan usaha untuk mengatur penggunaannya, antara lain ialah dengan domain names dan IP address, ditambah dengan adanya perjanjian internasional.
Dengan adanya usaha ini, maka akan meminimalisir kebocoran informasi antar negara/pengguna/institusi.
Namun, perkembangan yang pesat juga dibarengi dengan pertumbuhan tindak kejahatan teknologi yang menyebabkan kerugian materi bagi banyak pihak, seperti pembajakan, terorisme, dan money laundry.

Dengan banyaknya tindak kejahatan, maka negara menjadi sebuah institusi yang pengatur perkembangan internet, baik pengaturan konten, transaksi elektronik, dll. Sehingga berbagai bentuk tindakan kriminal yang akan merugikan negara dan masyarakat bisa diminimalisir.

Permasalahan yang muncul akibat perkembangan internet

Semakin besarnya Gap antara negara maju dan negara berkembang. Ini terjadi dikarenakan masih belum meratanya jaringan internet didunia. Sehingga negara-negara berkembang belum secara maksimal terjangkau oleh jaringan internet. Padahal dengan internet, pertukaran informasi sangat diperlukan, baik untuk kegiatan ekonomi, social bahkan politik.

Global Governance

Global governance adalah sebuah pemerintahan dimana negara-negara serta aktor-aktor lain non-negara seperti NGO, bersinergi dalam menangani isu-isu internasional seperti human security.
Dalam global governance terdapat tiga isu yang menjadi pokok utamanya, yaitu legitimasi, akuntabilitas, dan keefektifitasan

Apa yang Membuat Pemerintahan Global Berbeda?

Pertama, masalah kebijakan memotong beberapa wilayah isu-isu yang berbeda dan karenanya tidak bisa dikategorikan dengan rapi sebagai masalah ekonomi, politik atau sosial harus ditangani oleh lembaga-lembaga internasional atau nasional yang tepat.
Kedua Negara dan institusi antar pemerintahan seperti IGO bukanlah merupakan satu-satunya aktor penting dalam penyelesaian masalah internasional.

Ketiga, tidak ada model tunggal dari sebuah pemerintahan global untuk menuntaskan seluruh isu dan masalah kebijakan seperti tidak ada struktur tunggal dari pemerintahan global tetapi ada banyak potongan yang belum disatukan untuk melengkapi sebuah puzzle.

Legitimasi Global Governence?

Global governance di pertanyakan legitimasinya karena di indikasikan institusi-institusi internasional seperti PBB, IMF, organisasi lingkungan hidup, atau Pengawas Hak Asasi Manusia diatur oleh negara yang mendanainya.
Ketimpangan kekuatan, pengetahuan, dan kemakmuran diantara negara berimplikasi terhadap keadilan dalam komunitas internasional sehingga keabsahan institusi atau global governance patut dipertanyakan.

Tantangan dari sebuah tanggung jawab

Bentuk tanggung jawab dari global governance adalah dengan meningkatkan transparansi dalam tiap pengambilan kebijakan dalam institusi seperti dalam WTO dan IMF.
Akuntabilitas Negara dan transparansi telah meningkat dengan signifikan melalui tuntutan untuk melaporkan status HAM atau penerapan aturan perdagangan dan razia senjata, serta kesigapan NGO dalam mengawasinya.
Sementara IGO harus memberikan informasi kepada anggotanya mengenai segala aktivitas dan keputusannya, serta sebab-sebab diambilnya keputusan tersebut

Efektivitas Global Governance?

Pemerintah Global yang baik perlu menjadi efektif dalam mengatasi permasalahan global serta dalam menangani kegelisahan masyarakat global dan ketidaksetaraan manusia.
Harus ada jembatan antara mekanisme yang dikembangkan dengan implementasi operasional dan institusi – institusi khusus harus bisa melaksanakan peraturan yang telah disepakati.
Cara yang bisa ditempuh antara lain dengan melakukan reformasi dalam institusi pemerintahan global seperti Reformasi PBB yang telah mengurangi jumlah pekerja operasionalnya agar kinerjanya lebih efisien dan dengan membuat departemen urusan SDM untuk meningkatkan kinerja ditiap institusi pemerintahan global.

Kesimpulan

Untuk melihat dengan adil, pemerintahan global tidak hanya perlu untuk menjadi efektif dalam menangani permasalahan, tetapi juga untuk mengurangi ketidak setaraan, menjadi bertanggung jawab kepada masyarakat, menjaga yang lemah, dan mengusahakan terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan kemanusiaan, menghasilkan sesuatu yang disebut degan “Global New Deal”. Tantangan legitimasi, akuntabilitas dan efektivitas dengan akibat wajarnya meminta kesetaraan, kelayakan dan keadilan membutuhkan perjuangan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Sesi Tanya Jawab 

Dyah: Fakta HIV/AIDS di Indonesia seperti apa? Urgensi pengadaan Obat?
Dewi: Kenapa penyebaran AIDS lebih banyak di negara2 berkembang? Kinerja UNAIDS?
Dafi: Opini mengenai efek positif negatif globalisasi AIDS? Kaitannya dengan biopolitik dan rasisme?
Indra: Apakah pemboikotan internet bertentangan dgn tujuan global governance?


Riski: Apakah agenda yang dibuat oleh OI tentang AIDS sudah terealisasi dengan baik? Bagaimana menanggulangi AIDS?
Marina: Bagaimana peran MNC dalam mengatasi AIDS? Adakah global governance untuk masalah cyber crime?
Fadhli: Hacker berhasil mengambil data tentang Irak dan Afghanistan dari pentagon, apakah hal tsb mengancam national security AS?



Hilmi: Bagaimana asas keadilan dan kebertanggung jawaban PBB terhadap kasus AIDS khusunya di Indonesia?
Fajri: Apakah kondomisasi efektif untuk menangani AIDS? Kenapa AIDS lebih fokus pada penanggulangan melainkan pemcegahan terhadap akar masalahnya?

Pengikut